Muratara, Gerbangsumsel.com,- Rendahnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah musirawas Utara mengenai alat Survei Penilain Integritas (SPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan sosialisasi dan Monitoring ke pemerintah daerah kabupaten Muratara pada (13/09/2023).
“Acara yang diselenggarakan di ruang rapat lantai II kantor BPKAD, dihadiri lansung oleh Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, Wakil Bupati H. Inayatullah,
Wahyu Dewantara Susilo, Spesialis Monitoring KPK, Sekda Elvandari dan SKPD.
Wahyu Dewantara Susilo selaku Spesialis Monitoring KPK,Mengatakan kegiatan hari untuk melakukan pencegahan korupsi, megingat KPK sendiri bermitra dengan Pemerintah Daerah (Pemda) muratara.
“Adapun tujuan mensosialisasi SPI sebagai langkah untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi, semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsinya.
Ia menjelaskan ada tujuh elemen pengukuran dalam SPI, yaitu transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan anggaran, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan sosialisasi antikorupsi,
apabilah hal ini banyak yang berprtisifasi hasilnya lebih akurat.
“Maka dari itu dirinya meminta kerja sama dengan OPD yang ada di Kabupaten muratara, ayo berpartisifasi dalam hal data base responden Eksternal, kita tau muratara ini sangat rentan melakukan korupsi , maka sangat penting Pengetahuan tentang SPI.
Pihaknya juga menyampaikan hasil sosialisasi SPI, alhamdulilah diterima dengan baik oleh Bupati Muratara dan sepakat secara bersama sama untuk membangun Kabupaten Muratara menjadi lebih baik lagi “kata Wahyu Saat dikonfirmasi Media G.Sumsel.com.
“Wahyu melanjutkan untuk meningkatkan berpartisifasi SPI, yang paling penting adalah peran dari kepala OPD untuk membantu pak Bupati, karena mereka yang sangat berperan aktif. mengingat mereka adalah garda terdepan melayani masyarakat dan bersentuhan dengan publik, sebab kita tau adanya suap dan pungli serta lain lain, itu adanya dilayanan mereka para OPD.
Harapan kita Kepala OPD bisa dapat berprtisipasi, kemudian tanggungjawab dari Kepala OPD untuk merubah menset dan prilaku pegawai,”harapnya
“Sementara itu, Bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan Pemda merupakan Fatner strategis dari KPK, karena KPK sendiri memiliki Tul untuk melakukan survei daerah. Tentunya pihaknya menyambut dengan baik langka atau upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menekan adanya kegiatan korupsi.
Kita mengucapkan terimakasih kepada perwakilan dari KPK sudah berkunjung ke Kabupaten Muratara dengan tujuan untuk pembenahan menjadi lebih baik lagi,”ujarnya.
Ia juga menegaskan pihaknya akan berusaha untuk melakukan perbaikan. Bukan hanya ruangan, data, prilaku dan responden harus diperbaiki semuanya juga harus diperbaiki.
“Tentunya kita akan berusaha semaksimal mungkin menata Kabupaten Muratara lebih baik,”tegasnya. (AR)
_
