Muratara, Gerbangsumsel.com,– Seorang warganet dengan nama akun @Fitri Soleha membeberkan dugaan kuat keterlibatan oknum Kepala Desa di wilayah Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, dalam sejumlah praktik ilegal yang meresahkan masyarakat.
Dalam pernyataannya, akun tersebut menyebut bahwa oknum Kades diduga menjadi bos kayu ilegal dan menggunakan anggota keluarga sebagai perantara bisnis gelap tersebut agar aktivitasnya tak terendus oleh aparat penegak hukum (APH). Bahkan, dalam sebuah acara kondangan, keluarga kades disebut terbuka membicarakan peran mereka dalam bisnis ilegal tersebut.
Tak hanya itu, peredaran narkoba juga disebut merajalela di dusun tersebut, dengan dugaan adanya perlindungan dari oknum aparat atau tokoh desa setempat.
> “Nye ngomong kalu ade APH masuk jangan lupe lintang kayu di ile duson,” ungkap @Fitri Soleha, mengutip percakapan keluarga Kades.
Warga juga mengeluhkan bahwa ketika pemberitaan terkait desa tersebut mulai mencuat ke publik, pihak terkait malah semakin arogan dan menyombongkan diri, bahkan mengklaim memiliki beking dari Camat hingga pihak KPH Wilayah XIV Rawas Informasi lain menyebutkan bahwa oknum Kades tersebut memiliki sejumlah aset mewah, termasuk mobil dan rumah di Lubuklinggau, yang dianggap tidak wajar untuk seorang pejabat desa.
Lebih jauh, @Fitri Soleha juga mengungkap bahwa oknum Kades diduga menggunakan jasa dukun dan preman untuk memperkuat posisinya, serta menyewa pengacara untuk “membela kejahatan” yang dilakukan.
Masyarakat khawatir, gaya hidup dan pola kepemimpinan seperti ini bisa merusak tatanan sosial dan moral generasi muda, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahan desa.
> “Semoga aparat penegak hukum benar-benar membela rakyat, bukan kejahatan. Jangan sampai keluarga kita yang menikah dengan orang dari dusun itu ikut terjerumus dalam cara-cara kotor yang mereka jalankan,” tulisnya.
Minta Aparat Bertindak Tegas
Warga berharap agar pihak kepolisian, kejaksaan, hingga KPK dapat menyelidiki dugaan ini secara serius, karena tidak hanya menyangkut penyalahgunaan wewenang, tapi juga kejahatan terorganisir yang berpotensi merusak masa depan desa dan masyarakat luas.
Pemerintah daerah, khususnya Camat Karang Jaya dan Kepala kehutanan Muratara, diharapkan tidak tutup mata atas laporan warga yang mulai berani bersuara di media sosial. (AR)
_
