Jakarta, Gerbangsumsel.com,- Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementenan Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika pada 12 Oktober 2021.
“Kegiatan Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybnd, lunng di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melaluk zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyampikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Lanjutnya nanti hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM. Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintah akan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) mealui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Dien KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.
Lanjutnya . “Guna mempertajam mainstrearning Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penlaian resiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional.
“Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar. Belau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondjsi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita api kasikan dalam tata peraturan perundang-undangan Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.
Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktis kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan sirategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.
_
