Musi Banyuasin,- Pemerintahan kembali digegerkan oleh ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Sekitar pukul 09.00 wib, Rabu (03/02/2021)
Massa tersebut tiba dikantor bupati Muratara dengan menggunakan kendaraan roda empat dan langsung melakukan aksi demo di Depan Kantor Bupati Kabupaten (Muratara) dengan menggunakan alat penguat suara serta membawa spanduk yang berukuran 4×1 meter yang bertuliskan segera periksa dan tangkap oknum perampas uang rakyat yang bertujuan untuk menemui BPK Provinsi Sumsel.
Dalam orasinya tersebut Frengki salah seorang massa menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya tergabung dalam aliansi pemuda Muratara ingin menemui BPK Provinsi Sumsel.
“Kedatangan kami ini untuk bertemu BPK Provinsi, karena kami mendapat informasi hari ini pemeriksaan keuangan Kabupaten Muratara oleh BPK Provinsi,” Kata Prengki.
Ditambahkanya, aliansi pemuda dan Masyarakat ingin bertemu BPK untuk menyampaikan 10 tuntutan indikasi dugaan korupsi diantaranya rekomundasi tersebut seperti alokasi dana DAK fisik, non fisik, terdiri dari DAK Reguler, penugasan dan Affirnasi sebesar Rp. 62 M, anggaran yang di Surat Pengakuan Hutang (SPH) sebesar Rp. 180 Miliyar lebih, dana Insentif daerah Rp. 1.9 M, dana JKM Rp. 3 M lebih, dana Covid-19 Rp. 31 M lebih rialisasi Rp. 24 M, dana hiba BPBD Pusat ke Daerah Rp. 7 M terlaksana Rp. 6,2 M, anggaran pembangunan rumah jabatan bupati Rp.1,9 M, anggaran alat berat Rp. 9 M lebih dan pembangunan 2020 diduga asal jadi.
“Disini BPK harus mengetahui adanya dugaan dan kerugian negara. Sebab anggaran puluhan miliar yang digunakan bahkan ada sisa anggaran. Tapi dikatakan KAS daerah kosong.
Pantauan dilapangan, aksi yang berlangsung didepan pemkab muratara tersebut terus memanas lantaran keinginan massa bertemu dengan BPK sedikit alot. Hingga mendapatkan kesepakatan 5 orang perwakilan dan seluruh awak media diperboleh ikut dalam pertemuan tersebut.
Sementara saat Audensi diruangan Bupati Muratara seluruh awak media tidak ada yang diperbolehkan masuk sehingga siatuasi kembali memanas dan pihak perwakilan massapun tidak lama ikut keluar ruangan tanpa adanya kesepakatan.
“Sampai berita ini diterbitkan ratusan massa masih melakukan unjuk rasa bahkan mengancam melaksanakan pembelokadean jalan lintas sumatera (Jalinsum) apabila tidak ada kepastian tuntutan mereka. (AR)
_
