Palembang, Gerbangsumsel.com,- Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GARKI) Mendatangi kantor Dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang (Perkimtan). Jum’at (23/09/22).
Kedatangan masa GARKI ini untuk menjadi Tiger terdepan dalam rangka membantu penegak hukum mengungkap konspirasi jahat penyelenggara Penunjukan Langsung (PL) yang ada di dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang.
Rohadi selalu koordinator aksi mengatakan bahwa kami mencurigai ada 3 penunjukan langsung PL yang diduga terarah dan sengaja di berikan dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang kepada CV Mekanika Rekayasa tentang kegiatan Detail Enngenering design (DED) pembangunan 3 Taman kota di Palembang.
Kami juga meminta klarifikasi terkait realisasi dan penggunaan belanja bahan baku bangunan rutin bidang kawasan permukiman, belanja rutin penggantian lampu penerangan jalan serta belanja alat listrik dan box panel untuk pemeliharaan lampu jalan yang tersebar di kota Palembang yang semuanya Selalu dianggarkan setiap bulanya dan kami meminta agar dinas perkimtan kota palembang untuk mengklarifikasi pengunaan anggaran rutinitas 3 kegiatan tersebut mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 bulan Agustus ini.
Garki menilai meskipun dianggarkan setiap bulan ternyata lampu-lampu dikota palembang ini masih banyak yang tidak berfungsi rusak bahkan gelap gulita, lihat saja seperti disepanjang jalan LRT dikawasan jakabaring nyaris sepanjang jalan Abastari tersebut lampu jalanya mati sehingga memberi peluang terjadinya pembegalan seperti yang terjadi selama ini, begitu juga dijalan menuju pasar induk dan panca usaha semuaya gelap gulita bahkan di musi 4 didekat kantor perkimtan saja lampunya juga mati tidak berpungsi. Ujar rohadi.
Rohadi menyinggung berita yang berseliweran beberapa minggu lalu dimana Sekretaris kota palembang Ratu Dewa Mengintruksikan agar Kadis Perkimtan menambahkan 2000 titik lampu jalan, ini menarik ujar rohadi lampu yang sudah terpasang peralatan listrik yang ada saja banyak tidak berfungsi meskipun dianggarkan setiap bulan kok ini malah mau ditambah 2000 titik, jadi saran saya lebih baik kadis Perkimtan kota palembang mundur dari jabatanya.
Sementara itu Aksi kawan kawan GARKI ini di sambut oleh seketaris dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang saudara Albert beliau mengatakan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh kawan kawan GARKI dan kami sangat mengapresiasi selanjutnya apa yang menjadi tuntutan kawan kawan GARKI akan kami sampaikan kepada pimpinan, ujarnya.
Kemudian massa garki bertolak ke gedung BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan sesampai digedung BPK tersebut Sekretaris Garki Suwardi meminta kepada BPK RI perwakilan Sumsel untuk membentuk tim guna mengungkap dugaan penunjukan langsung (PL) terarah Diatas. serta melakukan audit terhadap 3 pengerjaan rutin terkait lampu jalan, alat listrik dan bahan bangunan untuk permukiman yang kami duga ketiga pengerjaan ini hanya pinjam pakai perusahaan dan pekerjanya diduga di lakukan pegawai PRKP kota Palembang serta diduga syarat maladministrasi terkait proses penunjukan tersebut.
Kami juga meminta kepada kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Selatan untuk memeriksa dugaan Mark-up dan penggelembungan anggaran terkait 3 belanja rutin terhadap kegiatan ini, selanjutnya kami juga mendesak kepala dinas perumahan Kawasan permukiman kota Palembang untuk mundur dari jabatannya, tegasnya.
Rohadi juga menegaskan dalam orasinya BPK jangan hanya memberikan WTP saja apalagi palembang 10 kali berturut-turut memperoleh WTP lihat dong kenyatanya lampu jalan yang tersebar dikota palembang nyaris setengahnya tidak berfungsi, lihat dong bangunan dikawasan permukiman dikota palembang ini semuanya nyaris tak terawat padahal setiap bulan perkim kota palembang menganggarkan 3 kegiatan rutin ini, maka kami tekankan agar BPK Dapat memenuhi permintakan Audit khusus terkait permasalahan ini dan gigit siapapun yang melakukan kecurangan dalam menghianati masyarakat. Kita selalu percaya kalau lembaga ini independen, kredibel dan dapat dipercaya, jangan jadikan 4 kriteria tersebut sebagai acuan perolehan WTP garki menawarkan 7 kriteria kedepan ini, jadi jika ditemukan kerugian negara segera koordinasikan ke APH lalu sidangkan, jadi tidak perlu ada himbauan pengembalian lagi namun segera proses hukum, ujar rohadi.
Menanggapi kedatangan garki ke kantornya perwakilan BPR RI sumatera selatan sulistiono kasubag umum dan Ti mewakili ketua BPK menegaskan BPK selalu komite dalam pemberantasan korupsi, temuan yang kami audit untuk dikembalikan ke kas negara selalu kami pantau perkembanganya / pengembalianya. Terkait audit khusus ini kami apresiasi dan berterima kasih kami akan sampaikan ke pimpinan dan mungkin akan dibentuk tim guna menelaah realisasi anggaran ke 3 kegiatan rutin yang ada di perkimtan kota palembang kalau ditemukan kerugian negara atau penyalahgunaan nantinya kita komite akan bawa permasalahan ini kepada APH karena ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat ujarnya. Diakhir tanggapan kami ingin menyerahkan sistem terpadu pelaporan masyarakat melalui Qr Barcode ini nanti silahkan garki dan masyarakat lainnya scan di sini agar mudah memantaunya tutupnya. (Rilis)
_
